6 Negara yang Pernah Alami Kudeta Militer – Suasana politik di Myanmar sedang memanas. Pada Senin (1/2/2021), Aung Kyi beserta Win Myint dan beberapa tokoh sipil lainnya ditangkap. Penangkapan ini menyebabkan kudeta militer.

6 Negara yang Pernah Alami Kudeta Militer

freedomfchs -Pasukan militer mengumumkan bahwa pemerintahan sementara dipegang oleh jenderal Min Aung Hlaing. Akibat kudeta militer tersebut, kondisi politik Indonesia pun meningkat. Salah satunya pada masa peralihan kekuasaan dari Presiden Sukarno ke Soeharto.

Selain Myanmar, berikut ini Beberapa Negara yang pernah mengalami Kudeta Militer :

1. Turki

Dihimpun dari kompas.com , Pada 15 Juli 2016, upaya kudeta menandai titik balik besar dalam sejarah politik Turki. Menurut laporan dari Al Jazeera, militer Turki telah melancarkan operasi gabungan di beberapa wilayah untuk menghancurkan pemerintah dan menggulingkan Presiden Recep Tayyip Erdogan.

Tentara dan tank turun ke jalan. Ledakan terdengar di Ankara dan Istanbul. Pesawat jet Turki menjatuhkan bom di gedung parlemen. Namun, ketika berita tentang upaya kudeta menyebar di media sosial, ribuan warga sipil menentangnya.

Mereka berjalan ke jalan-jalan dan alun-alun di sekitar Anatolia, hanya memegang peralatan dapur untuk menentang kudeta.

Baca juga : Cara Anies Baswedan Atasi Banjir Jakarta

Kudeta gagal.

Puluhan tentara yang ikut serta dalam kudeta itu menyerah di Jembatan Bosphorus di Istanbul. Peristiwa tersebut mengakibatkan 241 orang meninggal dunia dan 2.194 luka-luka.

Al Jazeera melaporkan bahwa kudeta itu terkait dengan Gulen, pemimpin gerakan keagamaan Turki yang luas dan berpengaruh. Gulen dekat dengan militer, memiliki yayasan, asosiasi, organisasi media, sekolah di Turki dan luar negeri, dan kemudian berganti nama menjadi Hizmet Group.

Perjuangan politik membangkitkan emosi antara Erdogan dan Hizmet. Kemudian Ed Organ memecat ribuan perwira militer, pilot, aparat kepolisian, pegawai negeri sipil, akademisi bahkan guru yang dipecat dengan tuduhan terlibat dalam Hizmet.

Media yang diduga terlibat dalam gerakan Hizmet dilarang. Lebih dari 100.000 orang dipecat atau diskors, dan sekitar 50.000 orang ditangkap karena penindasan. Pemerintah Turki percaya bahwa tindakan represif harus diambil untuk “menyingkirkan semua pendukung kudeta dari lembaga negara.”

2. Thailand

Bulan mei 2014, militer Thailand melaksanakan kudeta untuk menghancurkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis. Alasannya adalah untuk memulihkan ketertiban dalam menghadapi pendemo yang dilakukan pemerintah Thaksin Shinawatra.

Menurut Reuters, tiga tahun kemudian, konstitusi yang didukung militer telah disetujui. Dengan perubahan ini, Raja Vajiralongkorn memperoleh kekuasaan melalui pemilihan umum. Pada tahun lalu, lebih dari 12.000 orang telah bergabung dengan “kediktatoran lawan.”

Gerakan anti-pemerintah. Kemudian pada 18 Juli 2020, sekitar 2.500 pengunjuk rasa berkumpul di Monumen Demokrasi. Ini adalah demonstrasi terbesar sejak kudeta, yang menyuruh pembubaran parlemen dan diadakannya pemilihan umum baru.

3. Zimbabwe

Pada 15 November 2017, AFP, menurut siaran pers di Kompas.com, di kediaman pribadi Presiden Robert Mugabe Zimbabwe, mendengar kabar sekitar 30 atau sekitar 30 atau 4 menit pada pagi hari sekitar 2: 3 hingga 4 menit. 40 tembakan.

Panglima Tertinggi Pasukan Pertahanan Nasional Zimbabwe menyerukan intervensi untuk menyelesaikan pendukung Emmerson Mnangagwa, yang menyebabkan ketegangan di Zimbabwe. Seminggu lalu, Mugabe memecat Wakil Presiden Mnangagwa, seorang veteran terkenal di tentara Zimbabwe.

Dia dijuluki “Alligator” dan merupakan kandidat yang tepat untuk menggantikan Mugabe. Pencopotan itu terkait dengan pencalonan istri Mugabe untuk jabatan Presiden Zimbabwe. Kondisi politik sedang memanas.

Setelah hampir 40 tahun menjadi presiden, Mugabe akhirnya mengundurkan diri. Komite utama partai paling berkuasa di Zimbabwe ZANU-PF menyuruh Mnangagwa untuk menjadi pemimpin sementara waktu.

4. Sudan

Pada April 2019, Presiden Sudan Omar Hassan al-Bashir digulingkan setelah 30 tahun berkuasa dalam kudeta militer. Penggulingannya dipicu oleh demonstrasi damai berskala besar, dengan ratusan ribu orang di ibu kota Khartoum.

Akuisisi Sudan mengakhiri gerakan protes dan kekacauan politik di Afrika Utara. Sebelumnya, pada 2011, ketegangan yang sama muncul yang menyerukan penggulingan para pemimpin otokratis di Tunisia, Mesir, Libya, dan Yaman. Pada bulan Februari tahun yang sama, protes meletus di Aljazair, memaksa Abdelaziz Bouteflika mundur.

5. Madagaskar

Pemerintah Madagaskar mencopot Rajaelina dari jabatan Walikota Antananarivo. Pemecatan tersebut menyebabkan operasi skala besar yang menewaskan sedikitnya 28 orang dan melukai ratusan lainnya.

Pada 8 Maret 2010, sekitar 70 tentara melancarkan pemberontakan di kamp militer besar di luar ibu kota Madagaskar. Mereka menentang penindasan warga sipil. Pemerintah melaporkan dari Al Jazeera bahwa pemberontakan itu adalah perselisihan internal militer.

Namun dua hari kemudian, komandan militer Madagaskar, Jenderal Edmund Rasolo Famahandri mengeluarkan ultimatum 72 jam, meminta para pemimpin politik untuk menyelesaikan perselisihan atau menghadapi intervensi militer.

Dengan dukungan militer, Rajoelina kembali menjabat dan memimpin pemerintahan transisi, berjanji untuk mengadakan pemilihan dalam dua tahun. Namun, pemberontakan militer kembali terjadi pada 16 November 2010.

Mereka ingin menangguhkan beberapa lembaga pemerintahan serta mengalihkan tanggung jawab ke dewan militer. Pembangkang militer berhasil ditangkap.

Baca juga : 10 Fakta Kudeta Di Myanmar

6. Mali

Presiden Keïta mengundurkan diri pada 18 Agustus 2020. Menurut laporan dari British Broadcasting Corporation (BBC), pemecatannya terkait dengan tindakan besar-besaran terhadap pemerintahnya yang korup, tidak mampu menjaga ekonomi dan sengketa pemilu legislatif.

Keïta ditahan tetapi kemudian dibebaskan. Ini adalah kudeta negara Afrika Barat keempat sejak Prancis merdeka dari Prancis pada 1960.

Kudeta terakhir terjadi pada tahun 2012, yang menyebabkan pertambangan dan kerusuhan di Mali utara. Tentara Prancis juga membantu untuk mendapatkan kembali wilayah itu, tetapi serangan itu masih berlanjut.

Para pimpinan dalam kudeta sebelumnya berjanji buat menghormati perjanjian internasional melawan para jihadis. Ribuan tentara Prancis, Afrika, dan PBB ditempatkan di negara itu untuk menangani militan.